Anggaran Rp2,9 Miliar Damkar Disorot, Ratusan Juta Tak Terserap, Publik Pertanyakan Pengelolaannya

Lubuk Linggau, (Naskah Rakyat) – Pengelolaan anggaran pada sektor penanggulangan kebakaran dan penunjang urusan pemerintahan daerah kembali menjadi sorotan. Dua kegiatan dengan nilai anggaran mencapai Rp2,9 miliar tercatat tidak terealisasi secara penuh.

Berdasarkan data yang dihimpun, kegiatan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan kode rekening 1.05.04.2.01 memiliki pagu anggaran sebesar Rp2.218.712.000.

Namun, realisasinya tercatat sebesar Rp2.196.061.089. Dengan demikian, terdapat anggaran sekitar Rp22,65 juta yang tidak terealisasi.

Tak berhenti di situ, kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Kantor Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kode rekening 1.05.01.2.09 juga menunjukkan selisih antara pagu dan realisasi.

Dari anggaran sebesar Rp685.111.100, realisasi tercatat hanya Rp566.040.565. Artinya, terdapat sekitar Rp119,07 juta yang belum terealisasi.

Jika kedua kegiatan tersebut digabungkan, total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp2,90 miliar, sementara realisasi sekitar Rp2,76 miliar. Terdapat selisih sekitar Rp141,72 juta antara anggaran dan realisasi.

Besarnya nilai anggaran serta adanya selisih realisasi tersebut dinilai layak mendapat perhatian publik, terutama untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Publik tentu berhak mengetahui secara terang ke mana anggaran tersebut dialokasikan, apa penyebab tidak terserap seluruhnya, serta bagaimana proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing kegiatan.

Apalagi, anggaran tersebut berkaitan dengan urusan kebakaran, keselamatan, bahan berbahaya dan beracun, serta pemeliharaan aset penunjang pemerintahan yang seharusnya dikelola secara efektif, transparan dan akuntabel.

Pertanyaannya kini, mengapa masih terdapat anggaran ratusan juta rupiah yang tidak terealisasi, Apakah karena efisiensi, kegiatan tidak terlaksana, atau terdapat faktor lain.

Pihak terkait diharapkan memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Data anggaran dan realisasi tersebut juga penting untuk diklarifikasi lebih lanjut berdasarkan dokumen pertanggungjawaban serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Sampai berita ini diterbitkan, kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan PB, belum membeli memberi tanggapan. Senin (24/8/2025) (Tim)