Dari Rumah Tak Layak Jadi Layak, Program Bedah Rumah 2025 Dimulai di Lubuk Linggau

Lubuk Linggau, (Naskah Rakyat) – Suasana haru sekaligus penuh harapan menyelimuti acara peletakan batu pertama pembangunan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 di Jalan Moneng Depati RT 2, Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Selasa (30/9/2025).

Wali Kota Lubuk Linggau, H Rachmat Hidayat, hadir langsung meresmikan dimulainya program tersebut. Dua rumah menjadi sasaran awal kegiatan, yaitu rumah almarhum Johan S yang dibantu melalui dana CSR, serta rumah milik Herman yang dibiayai oleh Pemkot Lubuk Linggau.

Program ini merupakan bagian dari agenda nasional “tiga juta rumah” untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni menjadi salah satu fondasi dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

“Program bedah rumah ini terselenggara berkat kerja sama Pemkot Lubuk Linggau melalui Dinas Perkim bersama Forum CSR (Pengembang Indonesia). Tahun 2025, ada 76 unit rumah yang dibedah. Ini langkah nyata mewujudkan misi Linggau Juara, karena kesejahteraan masyarakat dimulai dari tempat tinggal yang layak,” ungkap H Rachmat Hidayat dalam sambutannya.

Data Pemkot mencatat, saat ini terdapat 740 unit RTLH di Kota Lubuk Linggau. Pemerintah menargetkan pada tahun 2026 jumlah rumah yang dibedah meningkat menjadi 150 unit, dan pada 2030 mendatang tidak ada lagi rumah tak layak huni berkat dukungan Forum CSR Pengembang Indonesia.

Ketua Pengembang Indonesia, Andi Faisal, menyampaikan dukungan penuh pihaknya terhadap program ini. “Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Kami dari PI turut berkontribusi dengan bantuan sebesar Rp50 juta,” jelasnya.

Hadir pula dalam kegiatan ini Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H Kamaludin; Kepala Dinas Perkim, Febrio Fadilah; Kepala Dinas PUPR, Achmad Asril Asri; Kepala Bappedalitbang, H Emra Endi Kesuma; serta Kabag Prokopim, Taufik Hidayat.

Langkah ini menjadi titik awal harapan baru bagi masyarakat Lubuk Linggau, bahwa rumah layak huni bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang terus diwujudkan melalui sinergi pemerintah dan swasta. (*)