Fauzi Amro: Pasar Modal Harus Kuat, Jangan Rapuh oleh Praktik Tak Transparan

Jakarta, (Naskah Rakyat) – Pasar modal Indonesia mengalami gejolak tajam pada pertengahan Januari lalu. Dalam tiga hari perdagangan berturut-turut, kapitalisasi pasar disebut menyusut hingga hampir Rp2.000 triliun. Angka fantastis tersebut langsung memantik perhatian luas, mulai dari pelaku pasar hingga jajaran pemerintahan.

Sorotan datang dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro. Dalam sebuah podcast, ia mengulas berbagai faktor yang diduga menjadi pemicu anjloknya bursa, mulai dari isu free float 15 persen, tekanan lembaga indeks global MSCI, hingga dugaan adanya saham yang mengalami kenaikan tidak wajar atau yang kerap disebut publik sebagai saham gorengan.

Menurut Fauzi, pasar modal Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional maupun internasional. Total aset di bursa disebut mencapai sekitar Rp9.875 triliun, hampir tiga kali lipat APBN. Sementara kapasitas pasar berada di kisaran Rp13.000 triliun, dengan nilai transaksi harian rata-rata sekitar Rp32,88 triliun.

“Ini bukan angka kecil. Pergerakan di pasar modal menjadi parameter penting ekonomi nasional dan juga diperhatikan secara internasional,” ujarnya.

Dengan sekitar 968 emiten tercatat di bursa, dinamika pasar saham Indonesia dinilai sangat besar dan sensitif terhadap sentimen global.

Gejolak disebut bermula ketika MSCI mengirimkan peringatan kepada Indonesia. Dalam surat tersebut, lembaga itu menyoroti sejumlah saham yang dinilai menunjukkan pola transaksi di luar batas kewajaran.

Fauzi mengungkapkan, sejak Februari 2025 telah ada catatan terhadap tiga hingga empat saham dengan transaksi tidak wajar. Puncaknya terjadi pada awal Desember 2025, ketika Indonesia kembali mendapat perhatian terkait perlunya penguatan fundamental bursa.

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah ketentuan free float minimal 15 persen, yaitu porsi saham yang benar-benar dimiliki publik dan diperdagangkan secara terbuka.

“Kalau perusahaan punya 100 miliar saham, maka 15 persen harus benar-benar menjadi milik publik dan transparan. Jangan sampai kepemilikan publik itu semu,” jelasnya.

Menurutnya, praktik free float yang tidak sepenuhnya transparan berpotensi membuat harga saham mudah dikendalikan pihak tertentu. Akibatnya muncul saham yang terus naik tanpa koreksi wajar, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi.

“Kalau naik terus tanpa dasar fundamental yang kuat, itu tidak masuk akal. Di situlah muncul istilah saham gorengan. Pemiliknya bisa mengatur kapan harga naik dan kapan turun,” tegas Fauzi.

Ketika peringatan lanjutan muncul pada pertengahan Januari, pasar langsung merespons negatif. Dalam tiga hari perdagangan—Kamis, Jumat, dan Senin—kapitalisasi pasar disebut tergerus hampir Rp2.000 triliun, atau setara sekitar separuh APBN.

Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah. Tak lama setelah itu, lima pimpinan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia memilih mengundurkan diri.
Fauzi menyebut langkah tersebut sebagai sikap ksatria.

“Ketika kita gagal dalam suatu pekerjaan, itu bentuk tanggung jawab moral. Mengundurkan diri adalah sikap sadar diri dan komitmen terhadap amanah,” ujarnya.

Gejolak Biasa atau Masalah Sistemik?
Pertanyaannya kini, apakah kondisi ini sekadar gejolak pasar yang lumrah terjadi, atau ada persoalan sistemik yang lebih dalam.

Fauzi menekankan bahwa pasar modal yang sehat harus memiliki fundamental kuat dan pondasi ekonomi kokoh. Dengan struktur kepemilikan saham yang transparan serta pengawasan tegas, pasar diyakini akan lebih solid menghadapi guncangan.

“Harapan kita sederhana: pasar modal Indonesia harus kuat. Kalau digoyang sedikit saja, tetap solid. Bukan rapuh karena fundamentalnya lemah,” katanya.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa integritas, transparansi, dan pengawasan ketat merupakan kunci menjaga kepercayaan investor. Tanpa itu, pasar yang besar sekalipun bisa goyah hanya dalam hitungan hari. (Dom)