Fauzi Amro Siapkan Bantuan UMKM Lubuk Linggau, Data Akurat Jadi Syarat Utama

Lubuk Linggau, (Naskah Rakyat) – Kabar baik bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Lubuk Linggau. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, menyatakan siap mendorong penyaluran bantuan bagi pelaku UMKM pada awal 2027 mendatang.

Namun, bantuan tersebut tidak akan diberikan secara sembarangan. Fauzi menegaskan, akurasi dan ketepatan data UMKM menjadi kunci utama agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Publik Berbicara BSBI bertema “Tata Kelola Sistem Pembayaran”, yang digelar bersama Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) di Ball Room Hotel Dewinda Lubuk Linggau, Selasa (11/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Fauzi meminta Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui dinas terkait, khususnya yang menangani UMKM, segera melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap pelaku usaha.

Mulai dari UMKM skala kecil, menengah hingga usaha yang telah berkembang, menurut Fauzi, seluruhnya harus masuk dalam basis data yang akurat dan terverifikasi.

“Saya minta pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas UMKM menginput data UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau, mulai dari UMKM kecil, menengah sampai UMKM yang besar,” ungakap Fauzi.

Fauzi menegaskan, data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam menentukan penerima program bantuan.

“Insya Allah kalau datanya sudah akurat dan tepat, nanti di awal tahun 2027 saya akan memulai meluncurkan bantuan, baik berupa barang maupun berupa anggaran. Tapi dengan data UMKM yang akurat.” tegasnya.

Menurutnya, jangan sampai program bantuan pemerintah justru tidak tepat sasaran akibat persoalan data. Karena itu, proses pendataan menjadi pekerjaan penting yang harus segera dilakukan pemerintah daerah.

Dalam kegiatan tersebut, Fauzi juga menyoroti perkembangan sistem pembayaran digital yang semakin pesat. Menurutnya, kemajuan teknologi pembayaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk para pelaku UMKM.

Sistem pembayaran tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan teknologi, tetapi juga harus mampu memberikan layanan yang mudah, cepat, aman dan terjangkau.

Penggunaan pembayaran digital seperti QRIS dinilai telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menerima transaksi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada uang tunai.

Namun, transformasi tersebut tetap harus diiringi dengan perlindungan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Sementara itu, Ketua Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Muhammad Nawir Messi mengatakan perkembangan sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari digitalisasi.

“Dulu apa-apa harus bawa cash. Mau belanja bawa duit banyak. Sekarang cukup bawa HP, transfer, bayar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, digitalisasi memberikan berbagai kemudahan, termasuk biaya transaksi yang semakin murah. Meski demikian, kemudahan tersebut juga menghadirkan sejumlah tantangan.

Karena itu, BSBI hadir untuk mendengar langsung berbagai persoalan masyarakat terkait sistem pembayaran sebagai bahan pengawasan dan evaluasi terhadap tata kelola Bank Indonesia.

Muhammad Nawir Messi menegaskan bahwa BSBI memiliki tugas membantu DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia, khususnya dalam mendorong akuntabilitas, transparansi dan peningkatan kinerja.

“BSBI itu pembantunya DPR. Tugas kami membantu DPR dalam melakukan pengawasan tertentu terhadap Bank Indonesia.” jelasnya. (Dom)