Di Tengah Penurunan Anggaran, Fauzi Amro Minta Kinerja Keuangan Tetap Prima

Lubuk Linggau, (Naskah Rakyat) – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, meminta Pemerintah Kota Lubuk Linggau tetap mempertahankan predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah, meskipun menghadapi penurunan anggaran yang cukup signifikan.

Hal tersebut disampaikan Fauzi saat kegiatan sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berlangsung di Cinema Hall Lantai 5 Kantor Wali Kota Lubuk Linggau, Senin (4/5/2026).

Dalam pemaparannya, Fauzi mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Namun pada tahun 2026, anggaran tersebut mengalami penurunan drastis menjadi hampir Rp800 miliar.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat, efisien, dan tepat sasaran dalam mengelola keuangan.

“Setiap tahun pemerintah daerah harus terus belajar menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Saya berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau tetap mendapatkan predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan,” ujar Fauzi.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk itu, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta memahami dengan baik materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut.

“Jangan sampai anggarannya sudah kecil, tapi masih mendapatkan temuan dari BPK. Hal ini harus dipahami dengan baik oleh seluruh kepala OPD,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Fauzi turut menyoroti pentingnya penyesuaian ritme kerja birokrasi di tengah keterbukaan informasi yang semakin luas. Ia menekankan bahwa masukan masyarakat, termasuk melalui media sosial dan forum diskusi, kini menjadi bagian penting dalam proses pengambilan kebijakan.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga pernah menekankan pentingnya lembaga pengawas keuangan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.

“Masukan dari masyarakat di media sosial atau kelompok diskusi kini kerap menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, cara kerja birokrasi harus berubah agar tetap relevan dan akuntabel,” tutupnya. (Dom)